Di Tengah Ketegangan Politik dengan AS, Rusia & Cina Sepakat Menjauhi Dollar

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov Senin (22/3) lalu memulai kunjungan ke Cina sebagai mitra utama mereka, dengan agenda seruan bersama  Moskow dan Beijing untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dollar dan sistem keuangan barat yang mereka sebut agenda9 ideologis barat.

Lavrov melakukan kunjungan 2 hari ke Cina untuk melakukan pembicaraan  dengan Menlu Cina Wang Yi di kota Guilin.

Agenda ini terjadi di tengah  ketegangan politik kedua negara dengan Presiden AS Joe Biden.

Cina dan AS bersitegang dalam pertemuan tingkat tinggi Jumat (19/3) di Anchorage, Alaska. Jake Sullivan, penasihat keamanan nasional dan Anthony Blinken, sekretariat negara AS berhadapan tatap muka dengan Diplomat China Yang Jiechi dan menlu Wang Yi.

Dalam pertemuan yang tidak hangat itu, AS menuduh Cina mengancam dan mengganggu kestabilan dunia dengan sejumlah isu seperti Xinjiang, Hongkong, Taiwan, serangan cyber dan perang dagang terhadap AS. Cina tidak menerima tuduhan itu dan mempertanyakan status AS sebagai polisi dunia yang berhak menghakimi negara lain dan balik menuduh AS telah menginvansi sejumlah negara dengan pembunuhan masif termasuk diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam, hingga muncul kalimat dalam pertemuan itu Black people are being "slaughtered" in United States (warga kulit hitam "disembelih" di AS) yang menggambarkan panasnya pertemuan tsb.

Sedangkan duta besar Rusia untuk AS pulang kembali ke Moskow untuk berkonsultasi, setelah Presiden AS Joe Biden memberi pernyataan bahwa " Saya yakin Presiden Rusia Vladimir Putin adalah seorang pembunuh".

Rusia juga sedang bersiap menerima sanksi baru dari AS setelah mereka menuduh Rusia campur tangan dalam pilpres AS 2020 kemarin.

Lavrov mengatakan kepada media bahwa Rusia dan Cina sedang berjuang untuk membangun kekuatan agar terlepas dari upaya AS menggangu pengembangan teknologi mereka. Yaitu mengubah sistem pembayaran global (Dollar AS) dengan mata uang alternatif. "Kita mesti menjauh dari sistem pembayaran internasional  yang dikontrol oleh barat" tambahnya.

Sumber : Reuter